Bukit Semeru

Bencana Alam dan Delegitimasi

2008-01-30T19:03:00.000-08:00

Oleh; Ach. Faidy Suja'ie

Siapa yang tidak kenal Indonesia? Negara yang terhampar dari Sabang sampai Merauke ini mempunyai berjuta kekayaan alam yang melimpah, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, kata inilah yang mampu menggambarkan kekayaan Indonesia. Selain kaya budaya, bahasa, agama dan adat istiadat, ternyata belakangan ini bumi pertiwi juga tercatat sebagai negara yang kaya akan bencana alam. Hal ini, disebabkan oleh posisi Indonesia yang terletak pada daerah pertemuan tiga lempeng besar yang aktif, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia.

Tiga tahun terakhir merupakan tahun bencana bagi bangsa Indonesia, dimana rakyat Indonesia mengawali pergantian tahun ini dengan berbagai bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami) yang hampir merata diseluruh pelosok tanah air, kondisi alam inilah yang memaksa masyarakat berdesak-desakan di wilayah pengungsian, berjuang melawan ketidaknyamanan untuk mempertahankan hidupnya sambil menunggu bantuan yang akan diberikan oleh saudara-saudaranya dan kucuran dana dari pemerintah.

Di kantong-kantong pengungsian inilah mereka harus berperang dengan banyaknya gangguan kesehatan, karena terbatasnya bahan makanan yang dapat dikonsumsi, lingkungan yang serba kotor dan kumuh, serta carut-marutnya lingkungan hidup disekitarnya. Tentunya hal ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk menanggulanginya dan menjadi tanggung jawab lembaga legislatif untuk mengontrol setiap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Berawal dari peristiwa tsunami di Aceh yang menelan korban 285.000 jiwa, termasuk korban di negara – negara lain, kemudian banjir bandang di Jember, merupakan peristiwa bencana alam yang mengawali pergantian tahun 2006, disusul gempa di Jogja dan jawa Tengah. Bencana geologi terkini adalah bencana alam yang menimpa masyarakat pantai Pangandaran dan sekitarnya.

1. Berebut Muka

Analisis Erving Goffman, sosiolog ternama abad ke-20 tentang tingkah laku manusia, dia mengibaratkan prilaku manusia sebagai metafora teatrikal. Dimana lingkungan masyarakat menjelma menjadi sebuah panggung sandiwara dan orang-orang di dalamnya bertindak sebagai aktor dan aktris yang menyusun performa untuk memberi kesan baik pada yang lainnya.

Tampaknya analogi di atas sangat relevan untuk digunakan dalam melihat hiruk-pikuk yang terjadi di bumi nusantara selama negeri ini diguncang bencana alam yang berkepanjangan. Fenomena ditempat-tempat pengungsian ramai sekali dengan kunjungan orang, mulai dari rakyat biasa sampai rakyat yang tidak biasa (wakil rakyat atau legislatif dan ekesekutif).

Kelompok pertama; golongan yang menjadikan wilayah bencana sebagai tempat rekreasi (bencana-tainment), mereka datang berbondong-bondong dengan keinginan menikmati nuansa alam pasca bencana. Kerena itulah, di beberapa tempat terjadinya bencana sering terjadi kecemburuan bagi korban bencana, mereka beranggapan telah ditempatkan sebagai tontonan masyarakat banyak.

Kelompok kedua; elit politik dan elit pemerintahan yang datang berkunjung ketempat-tempat bencana dengan seribu janji dan sejuta iming-iming bagi korban bencana, seolah-olah mereka tampak murung dan sedih melihat penderitaan yang menimpa masyarakat korban bencana, nyatanya, semua itu dilakukan untuk membangun image di masyarakat semata. Alih-alih ingin membantu, secara personal baik birokrat maupun politisi dari level paling bawah sampai level paling atas, dengan dorongan ingin berkuasa (will to power) datang dengan janji, lalu setelah itu selesai sudah.

Kelompok ketiga; Ormas, Parpol dan LSM, terjadinya bencana alam di seluruh pelosok negeri mengundang perhatian banyak kalangan untuk memberikan bantuan, datanglah tenaga-tenaga sukarelawan dari berbagai instansi dan institusi, semua akan mafhum, bahwa kelompok ketiga inilah yang melakukan evakuasi korban, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, tetapi tidak dapat dipungkiri juga, bahwa bencana alam menjadi lahan basah bagi kelompok ini untuk mengais lebih banyak lagi proyek yang mengalir pada mereka.

Krisis Legitimasi

Oleh karena tidak didasari rasa tanggung jawab sebagai pemerintah yang secara de jure mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakatnya, termasuk perlindungan masyarakat dari bencana alam, meskipun menurut logika, memang tidak mungkin menghentikan bencana dan menghalangi bencana sebagai rutinitas alamiah, akan tetapi bagi wilayah yang rawan bencana, seharusnya Indonesia tidak hanya melakukan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap korban bencana alam, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana, usaha ini dapat memperkecil korban jiwa dan harta kekayaan.

Benar apa yang dikatakan Micheal Foucault (1980) bahwa perlawanan telah menjadi bagian yang melekat dari sebuah kekuasaan. Penerapan kekuasaan selalu berbanding lurus dengan munculnya sejumlah kekerasan di masyarakat. Menghadapi kenyataan sebuah kekuasaan dan “teatrikal” penguasa, para korban bencana alam akan melakukan perlawanan. Penjarahan, perampokan, perusakan fasiltas umum, dan berlaku culas adalah serangkaian strategi perlawanan yang menentang dehumanisasi dan “teatrikal” elit politik dan kaum birokrat.

Untuk menghindari resistensi legitimasi pemerintah, paling tidak harus ada langkah kongkret dari pemerintah untuk membuat janji-janjinya menjadi nyata, dua hal yang ingin penulis sampaikan disini, pertama, pencegahan bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadai bencana alam jauh lebih penting dilakukan sebelum bencana alam terjadi. Kedua, korban bencana alam bukan kawula yang hanya dijadikan objek meraih kekuasaan politik semata, daerah bencana bukan tempat rekreasi serta tidak bijak dijadikan tempat mengais rezeki. Oleh karena itu, wujudkan janji-janji pemerintah untuk memenuhi kebutuhan korban bencana alam di tempat pengungsian, realisasikan program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Dengan dua langkah inilah setidaknya dapat membantu Indonesia keluar dari krisis bencana alam dan krisis legitimasi.

Akhirnya, bagaimanapun harus diakui, bahwa semua kelompok yang disebutkan diatas, merupakan pihak-pihak yang paling berjasa mengembalikan kondisi bangsa dan melakukan rekonstruksi daerah bencana alam, tanpa mereka, Indonesia tak ubahnya seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA), karena setiap detik, sepanjang waktu selalu saja dilanda bencana dan bencana.

Ach. Faidy Suja'ie, Ketua Umum PMII Cabang Jember

Dipublikasikan Inovasi Online PPI Jepang, Edisi Vol.8/XVIII/November 2006

Puasa, Ritus Transendental dan Relasi Kemanusiaan

2008-01-30T18:58:00.000-08:00

Oleh; Ach. Faidy Suja'ie

Puasa hanyalah menyentuh pola hubungan personal dengan tuhan, puasa belum mempunyai efek sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Bagi bangsa Indonesia, puasa tahun ini —yang Insya Allah dijalankan mulai Ahad besok— adalah puasa ke-63 sejak negara Indonesia diproklamasikan. Bulan penuh maghfirah ini datang di saat ekonomi Indonesia masih sangat terpuruk, angka kemiskinan sangat tinggi, dan pengangguran belum tertangangi secara serius oleh pemerintah. Tidak hanya itu, kebijakan tentang Impor beras, kenaikan gaji bagi pejabat negara di saat rakyat Indonesia acapkali ditimpa musibah bencana alam, kerap terdengar di telinga kita. Belum lagi, perpecahan sosial dan politik yang masih terjadi di kalangan umat Islam sendiri. Sungguh ironis dan memalukan.

Ini kemudian menimbulkan tanda tanya besar tentang makna puasa: adakah ibadah puasa —yang sesungguhnya secara simbolis merupakan ungkapan pemihakan umat terhadap kaum mustadafiin yang dipenuhi rasa lapar dan penderitaan— masih memiliki efek keberagamaan menjadikan seorang shoim secara moralitas peka terhadap proses marjinalisasi sosial?

Sebagai sebuah tindakan ubudiyah transendental, puasa memang bukanlah tindakan sosial kolektif untuk menyelesaikan dan menuntaskan kondisi dehumanisasi serta keterasingan sosial. Tapi, ketika puasa sebagai satu ritus mampu menggugah kesadaran iman yang bersifat refleksionis dan menumbuhkan kepedulian terhadap proses dehumanisasi dimasyarakat, maka fitrah yang dianugerahkan kepada shoimien dan shoimaat dapat menjelma menjadi kepekaan sosial kolektif. Dengan demikian, hikmah puasa, barokah bulan Ramadhan akan mempunyai arti konkret serta nilai humanis bagi umat manusia; bukan sekadar pemenuhan hasrat ilahiyah belaka.

Sayangnya, interpretasi puasa yang muncul dalam ruang keberagamaan kita hanyalah sebagai laku tirakat demi semangat kepahalaan transendental belaka. Puasa tidak dimanfaatkan untuk mengungkap rahasia ibadah dalam persepektif sosial kemasyarakatan. Puasa hanyalah menyentuh pola hubungan personal dengan tuhan, puasa belum mempunyai efek sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Secara antropologis, berpuasa sebenarnya adalah proses yang diharuskan bagi setiap orang yang beriman agar saat itu manusia keluar dari kesadaran hidup yang bersifat ordiner, konsumtif dan profan semata. Mereka yang melaksanakannya (baca: shoim) akan menemukan makna hidup sesungguhnya di luar aktivitas rutin manusiawi. Dengan demikian, manusia akan mampu menahan diri dari kahausan biologis maupun kerakusan sosial dan kekuasaan politik.

Kondisi objektif Indonesia tidaklah menggembirakan, bahkan mengenaskan. Silih bergantinya bencana alam yang melanda bumi pertiwi, rupanya tidak membuat pejabat kita terharu menyaksikan korban bencana alam. Yang terjadi justru sebaliknya, mereka ramai-ramai menaikkan gaji dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif belaka. Ini barangkali tak perlu terjadi seandainya ibadah puasa dimaknai sebagai ibadah pembuka ruang keberpihakan terhadap kaum mustadafien dan kepekaan sosial. Dengan kesadaran tersebut, setiap umat Islam (pejabat dan bukan pejabat) akan tergugah untuk memberikan makna horizontal puasa bagi sesama.

Di saat keadaan ekonomi yang memprihatinkan saat ini, rasanya tidak bermoral dan keterlaluan, kalau kita masih menyambut bulan suci kali ini dengan suasana semarak tanpa melakukan taffakur terhadap penderitaan yang dialami orang-orang yang papa. Ini patut kita tekankan, mengingat selama ini seolah-olah kesemarakan puasa itu tenggelam dalam budaya konsumeristik, dalam gaya hidup “pasar” daripada aktivitas di surau dan di masjid.

Harus diingat, ketika life style keberagamaan yang bergelimang dijadikan model kesalehan umat Islam, maka wajah keberagamaan kita akan tumpul terhadap proses dehumanisasi dan marjinalisasi sosial, dan di hadapan Tuhan, puasa kita akan menjadi tidak adil dan timpang.

Seperti halnya laku ritual yang lain, bentuk penghayatan dan pengalaman puasa sangatlah beragam dari satu orang ke orang yang lain. Sifatnya subjektif dipengaruhi masing-masing persepsi dan pengalaman individual keberagamaannya. Bahkan kadang-kadang, ada orang yang mengalami pengalaman magis atau merasakan semacam datangnya mukjizat tatkala orang itu menjalankan ritual puasa dengan cara tertentu. Ini semua adalah dimensi religiusitas yang secara teoretis tidak bisa ditangkap secara objektif.

Mari kita tengok jemaah haji Indonesia. Banyal dari mereka yang menangis tersedu-sedu ketika harus meninggalkan “rumah Allah”. Tetapi, tidak sedikit pula yang tersenyum dan tertawa-tawa karena sebentar lagi akan segera berkumpul dengan keluarga di tanah air.

Hal yang sama juga bisa terjadi pada para shoimin yang berpuasa tahun ini. Biarpun sedang berpuasa dan mengikuti berita tentang kelaparan dan penggusuran di mana-mana, namun kalau rasa laparnya tidak diberikan konteks penghayatan terhadap aspek sosial, maka lapar puasanya hanyalah mengikuti siklus hari dan taat akan aturan puasa yang dimulai sejak terbitnya fajar dan berbuka ketika matahari terbenam. Sedangkan kondisi kelaparan di sekitarnya tidak mampu memberikan makna apa-apa bagi puasanya. Dengan demikian, kita hanyalah terjebak dalam rutinitas ritus keagamaan tahunan, dan ironisnya, kondisi ini tetap mapan dan dilestarikan kalangan shoimin dari tahun ke tahun.

Oleh sebab itu, laku ritual haruslah dikonfrontasikan dengan konteks, nuansa, dan alur kesadaran untuk memperoleh maknanya sebagai pembacaan hermeneutika sosial dalam konstruk pergumulan aktual kehidupan manusia yang nyata. Dengan begitu, setiap ritual mempunyai kapasitas sebagai refleksi kemanusiaan untuk menghidupkan semangat fitrah puasa dan manusia sendiri, tidak saja dalam kesadaran subjektif, tetapi juga dalam kesadaran sejarah. Dari proses dehumanisasi itulah, puasa sebagai ritual mencari kesadaran baru yang humanis, sehingga menemukan makna-makna emansipatoris sebagai praksis pembebasan dan keadilan bagi setiap umat manusia.

Dengan menjadikan puasa sebagai laku ritual yang multi efek —tidak sekadar persembahan transendental dan pengharapan pahala belaka, melainkan sebuah wujud pemaknaakan terhadap rasa lapar secara substantif, serta menumbuhkan sikap kepedualian terhadap dehumanisasi dan refleksi kemanusiaan—, fitrah puasa akan memberikan makna baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi keberagamaan kita. Dengan begitu, krisis multidimensional dan taubat nasional untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan krisis kemanusiaan akan terujud di ruang bernama Indonesia.

Islam dengan puasanya harus tidak lagi dimaknai sebagai momentum penutupan tempat-tempat maksiat belaka. Lebih dari itu, puasa merupakan upaya “memfitrahkan” manusia dan bangsa Indonesia. Dengan begitu, Islam tidak akan dianggap “hantu” yang menakutkan saat Ramadhan tiba, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian umat manusia.

Ach. Faidy Suja’ie, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) FISIP-
Universitas Jember

Dipublikasikan DUTA MASYARAKAT, tanggal 23 September 2006

Sulit Bedakan Gaji Dengan Korupsi

2008-01-30T09:51:00.000-08:00

Oleh; Ach. Faidy Suja'ie

Awal tahun 2006 lalu, DPR telah menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2006 yang di antaranya berisi kenaikan take home pay anggota dan pimpinan dewan. Tahun 2006 kemarin pimpinan dewan dapat menerima pendapatan per bulannya sebesar Rp 89.238.356. Sedang wakil ketua penghasilan per bulannya mencapai Rp 75.184.890. dan angka Rp 49.411.940 per bulan dapat diraup oleh anggota dewan lainnya.

Rincian pendapatan di atas mengantarkan lembaga tinggi negara ini "dinobatkan" sebagai lembaga terkorup berdasarkan hasil survey Transprancy Internacional Independence (TII) dan Lembaga Survey Indonesia (LSI), jauh berada di bawah lembaga TNI, Kepresidenan dan Polri (03/01/07). Asumsi dasar yang digunakan oleh lembaga survey bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan seseorang yang dengan menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya, kelompok dan korporat lainnya. Hasil survey tersebut merupakan "kemajuan" elit politik kita, setelah di tahun 2005 TII mengumumkan hasil surveynya, bahwa lembaga terkorup di Indonesia ádalah partai politik yang menaungi semua anggota dewan di senayan.

Tamparan telak terhadap kinerja legislatif belum membuat jera anggota dewan untuk terus "menindas" kaum lemah yang diwakilinya. Terbukti, merasa belum cukup dengan kenaikan "penghasilan"nya ditahun 2006, akhir 2006 kemarin pemerintah mengeluarkan PP Nomor 37/2006 tentang Susduk dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam peraturan ini, pemerintah memberikan "bingkisan" tahun baru bagi anggota DPRD berupa kenaikan uang operasional dan uang komunikasi intensif. Ironisnya lagi, aturan ini berlaku surut sejak 1 Januari 2006 (tunjangannya dibayarkan secara rapel). Praktis, kebijakan ini meningkatkan anggaran negara untuk DPR 2007 hampir 50 persen (03/01/07). Kenaikan anggoran DPR ini belum termasuk dana reses dewan sebanyak 4 kali setahun.

Legalisasi Korupsi
Alokasi anggaran untuk memenuhi PP 37/2006 dipastikan akan membengkakkan anggaran belanja daerah pada tahun 2007 ini. Padahal, realitanya sebelum dibebani oleh kenaikan gaji anggota dewan, pemerintahan daerah selalu dibingungkan oleh masalah anggaran, artinya bahwa tiap-tiap daerah APBD-nya selalu cekak, bahkan cenderung minus. Logikanya, ketika anggaran untuk pembangunan saja telah seret, dan masih dibebani dengan gaji anggota DPRD, maka yang dikorbankan berikutnya adalah kepentingan rakyat dan alokasi yang sebetulnya dianggarkan untuk kebutuhan pembangunan daerah.

Kondisi ini sama artinya dengan melegalkan tindakan korupsi. Ditinjau dari hukum positif, tindakan tersebut di atas memang tidak dapat digolongkan pada tindakan korupsi karena secara yuridis formal tidak dapat dibuktikan. Namun, ketika ditinjau dari sisi keadilan serta kewajiban negara mengedepankan kepentingan orang banyak, maka mengesampingkan pembangunan demi membiayai "hidup mewah" anggota dewan merupakan tindak pidana korupsi yang dilegalisasi oleh pemerintah melalui sebuah undang-undang dan peraturan.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1, keluarnya PP No. 37/2006 tersebut tergolong pada ketentuan pasal undang -undang ini. Pada dasarnya diterbitkannya PP ini tidak mempunyai alasan mendasar yang penting dan genting, harus diakui bahwa kondisi keuangan daerah masih carut marut dan belum waktunya untuk mendapatkan beban lebih berat lagi. Apalagi, bahwa take home pay anggota dewan selama ini telah cukup untuk membiayai hidup mewah dan lebih "gagah" dari orang lain (bukan anggota dewan).

Banyak hal yang seharusnya menjadi prioritas penyelesaian masalah kebangsaan yang bagi penulis merupakan masalah yang bersifat penting dan genting. Masalah- masalah tersebut jauh lebih mendesak daripada sekedar memenuhi kebutuhan "bermegah-megahan" anggota dewan. Pengentasan kemiskinan, penanganan musibah bencana alam, kecelakaan transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun, nyatanya pemerintah lebih mengutamakan kenaikan gaji DPRD ketimbang persoalan orang banyak tersebut. Inikah yang namanya balas budi pemerintah terhadap anggota dewan (karena tidak banyak protes)? Inikah kebijakan gaji "tutup mulut" agar anggota dewan dan parpol tidak selalu berkoar-koar, minta reshuffle dan menuntut jatah menteri dalam kabinet?

Telah menjadi rahasia umum, bahwa dalam banyak hal -hampir semua hal- anggota DPR/DPRD sangat egois. Mereka hanya memenuhi kepentingan dirinya sendiri, kelompok, kroni dan keluarganya. Coba kita amati dengan seksama, apa yang selama ini telah dilakukan oleh anggota dewan untuk kepentingan rakyat? Mereka hanya bisa dengan semena-mena membuat keputusan politik yang dapat merugikan rakyat kecil dan menguntungkan korporasi saja, sering melakukan "shoping" ke luar negeri dengan dalih studi banding tanpa ada pertanggungungjawaban dan transparansi keuangan yang jelas.

Rupanya, kian hari watak anggota DPRkian kita temukan titik 'belangnya'. Mereka hanyalah perwakilan simbolistis untuk memenuhi prasyarat prosedural demokrasi belaka, karena selama ini belum pernah terlihat secara nyata kinerja DPR yang mencerminkan aspirasi konstituennya. Hal ini menjadi kabur, apakah DPR adalah wakil rakyat atau sekedar "stempel pemerintah" sehingga sering terjadi main mata antara eksekutif dengan legislatif, kebijakan-kebijakan produk lembaga ini hanyalah untuk dinikmati beberapa kalangan tertentu saja.

SBY-Kalla Harus Berani.
Menyikapi pro kontra atas kenaikan gaji DPRD ini, pemerintahan SBY-JK dituntut menunjukkan keberaniannya untuk melangkah, menyelesaikan berjuta persoalan kebangsaan. Bagi penulis, hanya ada dua cara bagi pemerintah untuk menyikapi fenomena ini. Pertama, sebelum kebijakan ini benar-benar diimplementasikan di tingkatan daerah, alangkah baiknya SBY dengan bijak melakukan revisi atau bahkan mencabut PP tersebut, dengan mempertimbangkan keadilan dan masih menumpuknya persoalan bangsa yang mendesak untuk diselesaikan. Pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan pendidikan, kemiskinan, dan musibah yang datang silih berganti. Ketika kondisi perekonomian dan sosial Indonesia mulai membaik, penulis yakin semua kalangan tidak akan berkeberatan ketika pemerintah akan menaikkan gaji anggota dewan dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Kedua, segera mengimplementasikan kebijakan kenaikan gaji ini, dengan catatan pemerintah harus mempunyai keberanian untuk menerapkan konsep pemberantasan KKN dengan konsep carrot and stick atau Kecukupan dan Hukuman (Pemberantasan Korupsi, Kwik Kian Gie:2003). Konsep ini telah terbukti keberhasilannya dan telah diterapkan di banyak negara seperti Singapura dan RRC.

Carrot adalah take home pay yang dengan hitungan rasional dianggap cukup untuk membiayai hidup seseorang dengan standar. Artinya, PP No 37/2006 ini dapat kita asumsikan sebagai usaha untuk mencukupi kebutuhan anggota dewan. Karenanya, kita beralih pada konsep kedua yaitu stick. Stick secara harfiah dapat diartikan pentung, pentung ini merupakan hukuman yang dikenakan pada pelaku pelanggaran. Artinya, ketika seorang pegawai dan pejabat negara secara standar kebutuhan hidupnya telah dipenuhi, tapi melakukan KKN, maka hukuman yang layak diberikan adalah hukuman mati. Bukan hanya itu, Kwik dalam bukunya sangat ekstrem, bahwa hukuman tidak hanya dikenakan pada pelakunya saja, akan tetapi juga dikenakan pada keluarga pelaku KKN yang telah dipenuhi semua kebutuhan sebelumnya.

Konsep ini, begitu ekstrem dan membutuhkan keberanian pemerintah untuk menerapkannya, agar tujuan pembangunan negara bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Pasalnya, konsep ini akan banyak sekali membantu menyelamatkan keuangan negara dari tangan-tangan pejabat dan pegawai berhati "maling". Hanya melalui dua langkah inilah pemerintah tetap dianggap sebagai pemerintah yang melindungi kepentingan rakyatnya, dan lembaga legislatif tetap menjadi artikulator konstituen yang memilih mereka saat pesta demokrasi 2004 kemarin. Mudah-mudahan pemerintah dan legislatif mampu bersikap arif dan bijak dalam menyikapi persoalan ini, jika tidak pemerintah dan DPR akan menjadi elit yang ironis dan dicap sebagai "lintah penghisap" rakyat yang sudah kurus kerontang. Nauzdubillah mindzalik.

Kebebasan Pers, Infotainment & Fatwa NU

2008-01-30T09:42:00.000-08:00

Oleh; Ach. Faidy Suja'ie

Jika ada anjing menggigit orang itu hal biasa, tapi jika ada orang menggigit anjing itu baru berita.

Ungkapan klasik inilah yang sering mewarnai obroral insan pers kita. Potongan kalimat diatas mengisyaratkan bahwa dunia pers dalam melihat realitas mengutamakan ketidaknormalan, kejanggalan, dan hal – hal "aneh" yang berlawanan dengan common sense.

Pers dan media massa dikukuhkan sebagai pilar demokrasi keempat mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: Pertama, memenuhi hak publik untuk tahu. Pers dalam hal ini mempunyai fungsi sebagai penyambung lidah dan penyampai informasi bagi masyarakat. Kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum, HAM, dan menghormati keberagaman. Pada posisi ini pers Indonesia diharapkan menjadi dinamisator bagi Indonesia. Ketiga, pers mempunyai peran dan fungsi sebagai pengembang pendapat umum (public opinion), dimana pers dituntut untuk menyajikan berita-berita yang benar, akurat, valid, dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Keempat, melakukan pengawasan. Yang dimaksud dengan pengawasan ini adalah kritik, koreksi, serta saran yang berkaitan dengan kepentingan publik secara luas. Artinya bagaimana pers menempatkan dirinya sebagai oposisi konstruktif bagi penguasa dan tetap memihak kepada kepentingan publik. Dan Kelima, pers berperan sebagai pejuang keadilan dan kebenaran. Pers harus menjadi kontrol bagi setiap usaha – usaha pengaburan kebenaran dan praktek-praktek 'pandang bulu'. (Undang-Undang Pers Indonesia. Pasal 6)

Perjalanan bangsa Indonesiapun seakan menjadi kiasan bagaimana pers menelusuri hidupnya. Pers pra kemerdekaan tumbuh dan berkembang karena disatukan rasa nasionalisme, dan menjadikan kaum kolonialisme-imprealis sebagai musuh bersama bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak heran ketika para jurnalisnya disebut sebagai pejuang dan pahlawan, karena pada saat itu pers memang menempatkan dirinya sebagai penggerak dan motivator bagi perjuangan demokrasi di Indonesia serta perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pada perkembangan berikutnya, media tidak hanya meneguhkan pada persoalan – persoalan yang bersifat ideal, akan tetapi media lebih menekankan pada fungsi hiburan informatif, sehingga banyak sekali informasi “kurang mendidik” yang dikemas sedemikian rupa agar layak dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk didalamnya program infotainment.

NU & Dunia Infotainment

Tayangan infotainment yang menjadi salah satu rekomendasi Musyrawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang belum rampung dibicarakan saat pelaksanaan Munas 27 - 30 Juli 2006 kemarin di Surabaya, yang kemudian direkomendasikan untuk dibahas di internal Pengurus Besar NU dengan melibatkan beberapa elemen yang terkait, Kamis, 3 Agustus 2006 telah dipublikasilkan oleh PBNU, dalam fatwanya ormas keagamaan ini melarang secara terang-terangan program infotainment yang ditanyangkan beberapa stasiun televisi swasta di Indonesia. Namun, PBNU tidak mempermasalahkan rubrik sejenis infotainment pada beberapa media cetak (koran, majalah, dan tabloid).

Infotainment, merupakan suatu komoditas yang mencerminkan kekuatan pasar dan keinginan raja-raja media untuk menguasai bisnis siaran radio atau televisi secara cepat. Karena itulah maka, informasi yang terkandung dalam program ini tidak lagi memberikan pencerahan bagi masyarakat, akan tetapi lebih mengarah pada masalah – masalah privasi artis dan public figur semata.

Dunia infotainment di Indonesia diawali oleh munculnya tayangan Buletin Sinetron (1993), disusul Kabar Kabari (1996) dan Cek & Ricek (1997). Kemudian banyak lagi bermunculan program infotainment lainnya yang sejenis. Sebenarnya tujuan awal dari program ini adalah memberikan informasi dari dunia hiburan yang belum banyak diangkat oleh media. Akan tetapi, semakin ketatnya persaiangan antar media, maka, infotainment beralih fungsi (baca: gosip).

Sebanyak 2000 lebih episode program infotainment telah ditayangkan di stasiun televisi, hampir semua yang diberitakan adalah masalah privasi artis dan public figur, mulai dari persoalan keluarganya, persoalan jalinan asmara mereka sampai pada hubungan suami isteri diantara mereka. Dari jumlah tanyangan infotainment diatas, hanya sekitar 50-an episode tanyangan yang benar-benar informasi yang bermafaat bagi pemirsa.

Dengan alasan itulah NU mengeluarkan fatwa tentang larangan tayangan infotainment yang sudah marak disiarkan disemua stasiun TV swasta di negeri ini. Alasan kedua, peran NU bagi masyarakat, KH. Ahmad Siddiq (salah satu pendiri NU) pernah berkata: "Kalau para ulama tidak mampu meningkatkan kualitas diri, maka berangsur-angsur akan ditinggalkan oleh umat”. Kata-kata 'sakti' inilah yang menjadi landasan bagi ulama NU untuk terusan ber-ijtihad tentang beberapa hal bersinggungan dengan permasalahan - permasalahan umat, termasuk masalah infotainment.

Akan tetapi, fatwa yang dikeluarkan oleh PBNU sebenarnya hanya berupa imbauan kepada masyarakat tentang mudhorot dan manfaat dari program infotainment yang disiarkan beberapa televisi. Sebab, Fatwa seperti dikatakan Ibn Manzhur adalah pandangan yang disampaikan oleh orang yang faqih. Dengan demikian, pengertian fatwa sebenarnya tidak terbatas pada persoalan hukum syariat saja, khithâb asy-syâri' al-muta'alliq bi afâal al-'ibâd (seruan pembuat syariat yang berkaitan dengan aktivitas manusia).

Artinya, bahwa fatwa PBNU hanyalah pelaksanaan tugas keagamaan yang disampaikan oleh Ulama sebagai pewaris para nabi untuk menyampaikan sesuatu yang ma’ruf (ed: apa yang umumnya bisa diterima)dan mencegah yang mungkar (ed: apa yang umumnya ditolak), infotainment dianggap dibanyak merugikan daripada memberi manfaat. Karena itulah, fatwa PBNU jangan sampai mengharamkan dan mengungkung kebebasan media, sehingga akan menghalangi proses demokratisasi dan menghalangi terciptanya demokrasi yang otentik di bumi pertiwi.

Ach. Faidy Suja'ie, Ketua Umum PMII Cabang Jember

Dipublikasikan Paras Indonesia, tanggal 09 Agustus 2006

Memaknai HUT RI & Agama Untuk Integrasi Nasional

2008-01-30T09:33:00.000-08:00

Oleh; Ach. Faidy Suja'ie

Gegap gempita sebuah perayaan bisa kita lihat disemua sudut perkampungan dan perkotaan, pasalnya, ada momen besar bagi bangsa Indonesia di bulan ini. Tanggal 17 Agustus ini, Indonesia genap berusia 61 tahun, setelah pada tahun 1945 silam, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Mulai hari itulah Indonesia lahir sebagai sebuah negara yang berdaulat. Bangsa Indonesia tidak lagi terbelenggu oleh tangan-tangan kolonial hegemonik yang menguras berjuta sumber daya yang dimiliki negara maritim terbesar ini. Sejak saat itu pula, bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sekian kegiatan, baik yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah, dari tingkat Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) sampai tingkat nasional.

Ketika memproklamirkan Indonesia, para founding fathers kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, yang kaya budaya, bahasa dan adat istiadat daerah, tersebar dari Sabang hingga Merauke. Indonesiapun bukan negara agama, karenanya para pemeluk agama yang hidup dan diakui sebagai agama di Indonesia harus saling bergandeng tangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang 1945. Oleh sebab itu, sejak awal berdirinya negara Indonesia, kebebasan beragama selalu didengung - dengungkan oleh pemerintah yang pernah berkuasa dinegeri ini, mulai pemerintahan Orde Lama, rezim Orde Baru, pemerintahan transisi menuju reformasi dan era reformasi. Di masa Orde Baru, Indonesia memang hanya mengakui lima agama sebagai agama resmi rakyat Indonesia, masing-masing adalah Islam (87,21%), Kristen Katolik (3,58%), Kristen Protestan (6,4%), Hindu (1,83%) dan Budha (1,03%), sedang aliran kepercayaan lainnya yang dikategorikan sebagai animisme sebanyak 0,31% (Taher, 1997 dalam Azra, 2002). Baru setelah pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai tokoh liberal dari sebuah ormas Islam, Khong Hu Cu yang sebelumnya hanya sebagai aliran kepercayaan, mendapatkan tempat sejajar dengan lima agama yang telah diakui sebelumnya oleh pemerintah. Kalaupun selain Khong Hu Cu, masih banyak aliran kepercayaan lain yang yang belum secara resmi diakui oleh negara sebagai sebuah agama, akan tetapi aliran-aliran kepercayaan teersebut tetap berkembang pesat dengan sendirinya.

Akan tetapi, proses perjalanan keberagamaan di Indonesia, kian hari kian mengkhawatirkan. hal ini ditandai banyak munculnya splinter groups. Gerakan-gerakan fundamentalis yang mengarah pada anarkhisme ini merupakan dampak dari kebebasan yang ditebarkan reformasi, gerakan tersebut pada gilirannya memunculkan kekhawatiran banyak kalangan akan disintegasi nasional, perpecahan dan kekerasan atas nama agama semakin menguat. Dari sini, kelompok "sempalan" (agama minoritas) selalu menjadi kambing hitam agama mayoritas. Meminjam istilahnya Ahmad An-Naim, telah terjadi "perang" klaim kebenaran dalam beragama di Indonesia. Hal itu, ditunjukkan dengan makin maraknya usaha formalisasi agama ke wilayah publik, meningkatnya kekerasan yang dilakukan kelompok – kelompok kecil atas nama agama, serta usaha membatasi kreatifitas personal karena dianggap "haram dan maksiat". Oleh karena itulah, melalui peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia ke -61 ini kita harus merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan integrasi nasional sebagai syarat utuhnya NKRI.

Agama Inklusif

Nalar integrasi harus memberi ruang apologis bagi keberagamaan dialogis sebagaimana para founding fathers mendialogkan kepentingan bersama jauh sebelum diskursus keberagamaan kontemporer menghiasi jagad politik Indonesia. Ingat, penghapusan tujuh kata pada piagam Jakarta merupakan bentuk pengorbanan kelompok Islam yang lahir dari ritme dialogis panjang dengan kaum minoritas. Kelompok Islam (Abikusno, dkk) bukannya tidak ingin melindungi dan memperjuangkan kepentingan Islam, namun bagi mereka dibawah payung NKRI-lah sebenarnya Islam dapat mengisi kekosongan ruang batin keberagamaan masa depan.

Revitalisasi keberagamaan konstitutif haruslah diajarkan sejak dini. Keberagamaan berwawasan Pancasila dan UUD 1945 secara transformatif berdasar alur bahwa agama mayoritas harus tetap melindungi kaum minoritas, keberagamaan inklusif harus disejajarkan berdasar kepentingan-kepentingan masyarakat dan bukannya segelintir golongan – golongan "sempalan". Bahwa menjaga nasionalisme dan perasaan bersama menjadi prioritas ritual keagamaan dari sekedar syahwat untuk menyalurkan kepentingan ideologis semata.

Bagi bangsa Indonesia, keberagaman merupakan fakta tak terbantahkan, baik secara sosilogis, ideologis, maupun geografis. Secara nyata keberagaman mengindikasikan pecahnya konflik horizontal, namun, management of conflic menjadi penentu terciptanya wawasan keagamaan yang inklusif untuk melahirkan kerukunan antar umat beragama serta terkikisnya primordialisme ekslusif bagi terujudnya keharmonisan bangsa. Historisitas Islam masa lalupun menunjukkan bahwa keislaman mestilah diterjemahkan dalam cita rasa lokal yang ramah. Keberagamaan nasionalpun juga menunjukkan penerjemahan Islam dalam bingkai negara bangsa Indonesia. Kini, ketika ekstremitas beragama yang sebenarnya hanyalah komoditas impor mulai mengganggu kestabilan hubungan Islam dan UUD 1945, kita wajib mempertahankan kestabilan itu.

Ancaman disintegrasi nasional yang ditimbulkan geliat ekstrimitas keberagamaan dan primordialisme kesukuan akan terkikis dengan pemahaman keagamaan yang genuine, otentik Pancasilais dan bersumberkan nilai-nilai perjuangan bangsa yang tertuang dalam UUD 1945. efeknya, adalah sikap akomadatif kelompok mayoritas terhadap minoritas untuk menekan munculnya splinter groups yang incompatible dengan cita-cita bangsa.

Makna dan pesan HUT RI ke-61 pun, mengisyaratkan terciptanya kehidupan yang egaliter, kesamaan, anti rasialisme. Kebersamaan dan kesetaraan dalam pesan proklamasi Indonesia mengandaikan semua elemen masyarakat, dari beragam unsur agama, ideologi, etnis dan splinter groups bergandengan tangan menuju tujuan bersama berdasar petunjuk bersama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ach. Faidy Suja'ie, Ketua Umum PMII Cabang Jember

Dipublikasikan Paras Indonesia, 17 Agustus 2006

Revitalisasi Nasionalisme Kaum Muda Kita

2008-01-30T09:12:00.000-08:00

Oleh; Ach. Faidy Suja'ie

Pada 17 Agustus 2007, bangsa Indonesia telah merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik ini yang ke-62. banyak cara yang dilakukan bangsa Indonesia untuk merayakannya. Mulai dari Upacara bendera, potong tumpeng, selamatan, istighotsah, dan tahlilan, adapula yang memilih pesta untuk mengenal jasa-jasa pahlawan kemerdekaan. Sebelum hingga nanti akhir Agustus, banyak even digelar masyarakat Indonesia. Mulai dari even-even lomba kejasmanian sampai kerohanian, salah satunya, karnaval, lomba catur, bolavoli, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut diselenggarakan dari tingkat RT hingga tingkat nasional.

Kegiatan tersebut seakan telah menjadi rutinitas bangsa ini, sejak 62 tahun silam. Tepatnya ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulai hari itulah Indonesia lahir sebagai sebuah negara yang berdaulat. Bangsa Indonesia tidak lagi terbelenggu oleh tangan-tangan kolonial hegemonik yang menguras berjuta sumber daya yang dimiliki negara maritim terbesar ini.

Tidak bisa dipungkiri, capaian besar dalam perjuangan bangsa itu, tidak bisa dilepaskan dari peran kaum. Dimana peran kaum muda untuk menyatukan rasa bangsa ini, dalam bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Upaya tersebut memiliki signifikansi yang luar biasa, dalam menumbuhkan ghirroh pergerakan bangsa serta mendorong kemerdekaan Indonesia. Dimana, melalui kongres pemuda kedua itulah, kaum muda bangsa ini, mencetuskan Sumpah Pemuda. Mereka sadar, bahwa ada tantangan riil bangsa Indonesia, untuk mewujudkan cita-cita memerdekakan diri menjadi sebuah bangsa yang mandiri dan bermartabat. Karena itulah, diperlukan penyadaran nasionalisme.

Dalam hal ini, Generasi muda 1928 memainkan peran sejalan dengan tantangan riil yang dihadapi lingkungan masyarakatnya pada masa itu. Yakni, perlunya kaum muda bersatu untuk mewujudkan gerakan yang lebih konkrit untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Untuk mewujudkannya, kaum muda pada saat itu, menganggap perlu sumpah, untuk mewujudkan tali persatuan guna memperteguh integrasi nasional sebagai syarat mutlak mewujudkan cita-cita bangsa. Sehingga keinginan merdeka menjadi tekad semua unsur pemuda di Nusantara ini.

Walaupun harus diakui pula, bahwa corak nasionalisme diantara mereka (baca: Kaum Muda) sangat beragam dan begitu tajam. Namun, karena adanya kesadaran yang sama, untuk bersatu dan mencapai kemerdekaan, ideologi apapun yang mendasari corak nasionalisme mereka, baik nasionalisme Islam, nasionalisme netral Islam, maupun nasionalisme sekuler (Deliar Noer, 1982), pada akhirnya, ada titik temu yang mereka hasilkan, setiap dari mereka, merasa dipersatukan dalam sau cita – cita bersama yang mulia, yaitu Indonesia merdeka. Sehingga dapat dikatakan, bahwa Kongres Pemuda kedua, dengan Sumpah Pemuda inilah yang menjadi titik tolak kemerdekaan Indonesia.

Tidak hanya itu, dalam setiap moment perubahan dan pergerakan bangsa Indonesia, gerakan kaum selalu menjadi tolok ukurnya. Dalam konteks kekinian, kontribusi pemuda yang termanifestasi dalam figur mahasiswa kembali menunjukkan taringnya sebagai sebuah kekuatan pendobrak yang tidak bisa dirobohkan oleh kekuatan apapun, gerakan ini berhasil meruntuhkan sistem kekuasaan rezim yang otoriter. Gerakan 1998 yang kemudian dikenal dengan Gerakan Reformasi merupakan salah satu bukti bahwa kekuatan pemuda masih terus diyakini sebagai penyangga bagi bertahannya sebuah sistem peradaban kemanusiaan yang lebih progresif. Dengan kata lain, di tangan pemudalah letak keberlangsungan sebuah perubahan yang diidamkan sebuah bangsa.

Harus diakui, OKP pasca reformasi mulai kehilangan ghiroh gerakan, hal tersebut hampir menimpa seluruh OKP di tanah air. Sehingga dapat dikatakan, bahwa saat ini OKP lebih berorientasi pada ritual-ritual (baca: kegiatan) elitis semata, sedangkan aktivitas advokasi sudah jarang dilakukan.

Problem yang mulai mendera setiap ruang dan sudut pergerakan mahasiswa ini tidak bisa dilepaskan dari tarik ulur berbagai kepentingan yang ingin meredam semangat juang pergerakan mahasiswa yang impresif, dan progressif dalam menegakkan semangat reformasi. Pertama; disfungsi peran organisasi kepemudaan. OKP merupakan bagian dari proses penempaan pendidikan kepemimpinan mahasiswa yang memberikan andil penting bagi proses kepemimpinan elite bangsa dengan supply SDM terbesar.

Fakta tak terbantahkan, banyak –bahkan hampir semua- pemimpin negeri (elite politik) saat ini merupakan alumnus OKP (terutama kelompok Cipayung; HMI, PMII, GMKI, PMKRI, ataupun GMNI) yang menjadikan batu loncatan pergerakan dalam poros politik mereka masing-masing. Lalu, konsekwensi logisnya, terjadinya pola hubungan yang simbiosis mutualistik antara OKP dengan alumnusnya yang berada di puncak karier politiknya.

Kedua, disorientasi organisasi kepemudaan dalam menjalankan proses organisasi pada level kaderisasi. Sebagai imbas dari posisi OKP yang terjebak dalam jejaring kekuatan elit politik tersebut, maka organisasi pemuda/mahasiswa mulai membalikkan badannya dari ranah idealis yang selalu kritis dalam menatap kondisi sosial kemasyarakatan, menjadi organisasi yang berorientasi pada politik praktis semata bahkan secara terang-terangan menjadi underbow partai politik tertentu untuk memperkuat basis massa parpol di tataran pemuda/mahasiswa.

Dihadapkan pada kondisi seperti ini, maka diperlukan kearifan elit politik dan elit mahasiswa untuk secara bersama-sama mengembalikan organisasi mahasiswa pada maqom-nya, sehingga organisasi mahasiswa dalam setiap aktivitas dan perannya selalu menjadi balancing power bagi penguasa. Label mahasiswa sebagai agent of change dan agent of social control dapat dipertahankan, tanpa harus mengesampingkan peran OKP sebagai kawah candradimuka bagi calon pemimpin bangsa dan salah satu pabrik terbesar sekaligus penyuplai SDM terbesar bagi partai politik.

Kini, saatnya kalangan aktivis saling bersinergi menggagas divison of labour antara aktivis pemuda dan alumninya, aktivis pemuda dan mahasiswa tidak menutup network dengan alumninya –karena alasan adanya intervensi gerakan- dan alumni OKP tidak melakukan interversi terhadap juniornya pada ruang gerakan ktritis konstruktif dan transformatif, sehingga pada akhirnya kita temukan titik sinergi antara aktivis pemuda/mahasiswa dengan politisi menuju Indonesia yang lebih maju dan bermartabat, melalui penegakan hukum untuk semua masyarakat Indonesia,tanpa pandang bulu, Indonesia akan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Melalui posisi sinergisitas gerakan inilah menurut penulis, kedepan kaum muda akan kembali menemukan nasionalismenya yang mulai pudar dan hilang. Dengan demikian, gerakan kaum muda selanjutnya, benar-benar mengarah pada perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab itulah yang diinginkan para kaum muda angkatan 1908, 1928 dan kaum muda 1945, sebagai pendiri bangsa ini.

Ach Faidy Suja’ie, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Jember

Dipublikasikan DUTA MASYARAKAT, tanggal 23 Agustus 2007

PERSMA, WAJAHMU KINI

2008-01-28T21:43:00.000-08:00

Oleh ACH FAIDY SUJA'IE

Ketika kebebasan berbicara, berpendapat, dan berkumpul terkungkung undang-undang, di saat kebebasan pers terpasung cengkraman hegemoni penguasa Orde Baru selama bertahun-tahun, insan pers pun mulai terperosok dalam dunia yang sengaja dibuat oleh pemerintah. Pegiat pers mulai meninggalkan dan melupakan bahwa pers adalah salah satu tiang demokrasi.

Independensi pers menjadi mimpi belaka dan hak jawab menjadi haknya pemilik modal dan pemegang kekuasaan. Banyak media massa yang secara sengaja menentang ketidakadilan rule of the game yang menutup pintu kebebasan pers. Namun, yang terjadi kemudian tidak ada satu pun yang tersisa (baca dibreidel) dari mereka untuk tetap memberikan informasi dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dicita-citakan founding father bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di saat media-media massa telah terakhiri hayatnya dan informasi yang disuguhkan media yang berdiri di belakang pemerintahan Orde Baru tidak lagi layak dijual kepada pembaca, kondisi inilah yang kemudian memberikan tempat bagi pers mahasiswa (persma) di banyak perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) di negeri ini untuk eksis.

Selain itu, untuk tetap menyuarakan kebenaran yang menjadi hak-hak publik serta menempatkan diri sebagai satu-satunya pers yang vis a vis dengan negara. Tidak ayal lagi posisi persma yang bisa dikatakan sangat berani ini menjadi satu-satunya alternatif bagi pembaca. Berita-berita yang dimuat pun menjadi berita yang sangat spektakuler dan menjadi hantu bagi orang-orang yang merasa tersentil oleh coretan kaum muda tersebut.

Lagi-lagi persma menjadi perhatian utama dalam pergulatan perpolitikan di republik tercinta ini. Rasional dan logis ketika pers mahasiswa tidak lagi menjadi pers konsumsi mahasiswa dan sivitas akademika lainnya. Namun, persma mulai membuka diri dan menyesuaikan dirinya untuk menjadi konsumsi publik. Konsekuensi logis dari pers sebagai konsumsi publik, pers tersebut, dalam hal ini persma, tidak lagi berkutat pada kehidupan mahasiswa dan proses akademik di kampus. Namun, persma harus mampu memotret kehidupan berbangsa dan bernegara dari skala lokal, regional, maupun skala nasional sebagai upaya memuaskan insan pers di seluruh Tanah Air.

Dapat disimpulkan, ketika pers terkungkung oleh kekuasaan dan kebebasan terpasung oleh undang-undang, tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dalam dunia pers karena kepentingan kekuasaan yang dipaksakan. Di saat itu pula persma mengambil perannya sebagai pers yang masih eksis dan tetap independen. Pada akhirnya kondisi ini pula yang mengantarkan persma pada masa keemasannya dan fase kejayaannya sebagai media informasi. Gerakan mahasiswa tahun 1998 dengan agenda reformasi mampu menumbangkan kekuatan otoriter.

Gerakan mahasiswa itu bukanlah yang pertama dilakukan mahasiswa. Sebelumnya telah banyak gerakan mahasiswa sebagai upaya kontrol terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan tumbangnya Rezim Soeharto ini, Indonesia telah memasuki babak baru dalam kehidupan demokrasinya dan keran kebebasan pun terbuka lebar. Masyarakat bersujud syukur akan kebebasan ini dan menaruh harapan kepada gerakan yang diusung oleh sang agent of change dan agent of social control ini.

Sujud syukur yang dilakukan semua kalangan ini kemudian mempunyai makna lain bagi persma. Ketika kebebasan telah menemukan ruangnya dan insan pers kembali bangun dari tidurnya, dunia persma malah sebaliknya. Mereka mulai kehilangan wilayah geraknya. Persma pelan-pelan ditinggal oleh fansnya yang selama ini memuja-muja dan menyanjungnya sebagai pers yang merdeka dan independen. Tak ayal lagi wilayah gerak persma semakin menyempit bahkan kemudian hilang sama sekali bersamaan dengan tumbuhnya media-media di luar kampus yang lebih energik dan lebih berani dibandingkan persma.

Persma mulai kehilangan wajah yang selama ini begitu memesona. Wajah persma saat ini tak ubahnya sebagai media lalu lalangnya obrolan murahan. Persma kini hanya menjadi penyambung lidah dan penyampai informasi birokrat kampus kepada mahasiswa atau lebih parah lagi metamorfosisnya pers era Orde Baru. Persma bukan lagi sebagai kekuatan penyeimbang, tetapi menjadi teman selingkuh penguasa serta memosisikan "teman tapi mesra" bagi rezim yang sedang berkuasa.

ACH FAIDY SUJA'IE Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Jember, mantan Pimpinan Redaksi LPM PRIMA FISIP Universitas Jember

dipublikasikan Harian Kompas pada Jum'at, 10 Pebruari 2006

Mengembalikan Khitah OKP

2008-01-23T19:52:00.000-08:00

Oleh; Ach. Faidy Suja’ie

Tepat pada peringatan peristiwa 15 Januari (Malari) ke-34, Fathor Rahman M.D. menulis artikel di Jawa Pos (14/1/2008) tentang 34 Tahun Malari Memelihara Semangat Perlawanan Kaum Muda.

Dalam tulisannya, Fathor berkisah bahwa peristiwa Malari memakan banyak korban jiwa, harta, dan serta prasarana umum lain. Fathor juga bercerita peristiwa ini dilatarbelakangi gerakan kaum muda yang dimotori Hariman dan kawan-kawan pada waktu itu. Hariman dkk menolak upaya pemerintah membuka peluang bagi penanaman modal asing (PMA) yang akan dilakukan Jepang.

Ironisnya, sikap kritis yang ditunjukkan kaum muda waktu itu justru dihadang barisan militer bersenjata lengkap yang tanpa ragu "menyirami" demonstran dengan peluru panas.

Artikel tersebut menggugah saya. Bagi saya tulisan itu layak diapresiasi semua kalangan serta perlu direnungkan aktivis-aktivis OKP.

Sepakat...!

Semua orang sepakat memosisikan mahasiswa terkait peran dan kiprahnya selama ini di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama sebagai kekuatan moral. Kedua, sebagai kekuatan politik. Karena itu, pantas jika dikatakan dunia mahasiswa selalu dipenuhi mitos-mitos panjang yang justru menjebak pemikiran idealis mahasiswa.

Bahkan -tak jarang- mereka terjerumus dalam pemikiran-pemikiran pragmatisme oportunis, baik bersifat kelompok maupun individual. Dalam catatan sejarah tanah air, peran strategis kaum muda selalu menjadi tolok ukur semua perubahan signifikan yang menghiasi perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam menemukan jati dirinya sebagai bangsa dan negara yang merdeka.

Misalnya, pra-kemerdekaan gerakan kaum muda yang dipelopori dr Cipto dengan skala gerakan lokalnya. Pada dekade berikutnya Ir Soekarno dan kawan-kawan dengan skala perjuangan nasional yang memperjuangkan kesatuan Indonesia untuk melawan agresifitas kaum kolonial.

Dalam konteks yang lebih kekinian, gerakan 1998 yang kemudian dikenal dengan Gerakan Reformasi merupakan salah satu bukti bahwa kekuatan pemuda masih terus diyakini sebagai penyangga bagi bertahannya sebuah sistem peradaban kemanusiaan yang lebih progresif.

Organisasi kepemudaan seperti GMNI, HMI, Ansor, PMII, IMM, IRM, PII, IP NU, IPP NU, KAMMI, GMKI, dan PMKRI merupakan kelompok intelektual organik. Di tangan merekalah perubahan masa lalu dimulai dan selalu dikobarkan serta diperjuangkan. Namun, dari waktu ke waktu OKP tidak mampu mempertahankan mitos yang melekat pada mereka. Gerakan perubahan dan bersifat konstruktif kaum muda seakan lesu dan layu dimakan zaman.

Harus diakui, OKP pascareformasi mulai kehilangan ghiroh gerakan. Hal tersebut hampir menimpa seluruh OKP di Indonesia. Aktivitas OKP era ini lebih berorientasi pada ritual-ritual (baca: kegiatan) elitis semata, sedangkan aktivitas advokasi sudah jarang dilakukan, bahkan sama sekali tidak dilakukan. Alih-alih para aktivisnya beralibi "lain dulu, lain sekarang."Menurut mereka, di era transnasional ini OKP harus mampu menyesuaikan diri dengan kegemaran basis, termasuk harus melupakan cita-cita luhur didirikannya OKP.

Kembalilah..!

Problem yang mulai mendera setiap ruang dan sudut pergerakan mahasiswa ini tidak bisa dilepaskan dari tarik ulur berbagai kepentingan yang ingin meredam pergerakan mahasiswa. Pertama, disfungsi peran organisasi kepemudaan. OKP merupakan bagian dari proses penempaan pendidikan kepemimpinan mahasiswa yang memberikan andil penting bagi proses kepemimpinan elite bangsa dengan pemasok SDM terbesar.

Banyak -bahkan hampir semua- pemimpin negeri (elite politik) saat ini merupakan alumnus OKP (terutama kelompok Cipayung; HMI, PMII, GMKI, PMKRI, ataupun GMNI) yang menjadikan batu loncatan pergerakan dalam poros politik mereka masing-masing. Konsekuensinya, terjadi pola hubungan yang simbiosis mutualistik antara OKP dan alumnusnya yang berada di puncak karir politik.

Kedua, disorientasi organisasi kepemudaan dalam menjalankan proses organisasi pada level kaderisasi. Sebagai imbas dari posisi OKP yang terjebak dalam jejaring kekuatan elite politik tersebut, organisasi pemuda/mahasiswa mulai membalikkan badan dari ranah idealis, menjadi organisasi yang berorientasi pada politik praktis.

Karena itu, perlu kearifan elite politik dan elite mahasiswa untuk bersama-sama mengembalikan organisasi mahasiswa pada maqom-nya.

Ach. Faidy Suja’ie, Ketua Umum PMII Cabang Jember, aktif pada Pusat Studi Kebudayaan dan Politik (Paskal) Jember

Dipublikasikan Harian Jawa Pos, Sabtu, 19 Jan 2008